Geger! Jenderal Listyo Sigit Prabowo Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Ini Kronologi Lengkapnya

Wownusantara.com, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian publik. Nama mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut muncul dalam pengungkapan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, hingga penghapusan data elektronik yang diduga menyasar sejumlah tokoh penting di Indonesia.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut pada Selasa, 3 November 2026. Salah satu nama yang disebut adalah Listyo Sigit Prabowo, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Selain Listyo Sigit, penyidik juga menetapkan dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Pengungkapan kasus ini langsung menjadi perhatian luas karena salah satu pihak yang diduga menjadi target penyadapan adalah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Perkara tersebut tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran prosedur penyadapan, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai pengawasan penggunaan teknologi intelijen, perlindungan komunikasi pejabat negara, serta tanggung jawab aparat dalam menjalankan kewenangannya.

Bareskrim Ungkap Penetapan Tiga Tersangka

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan penetapan tiga tersangka dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Menurut keterangan yang disampaikan, penyidik menetapkan tiga orang berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, termasuk pendekatan scientific crime investigation.

Ketiga orang tersebut disebut dengan inisial LSP, ASN, dan EH.

Dalam pemberitaan mengenai pengungkapan kasus tersebut, inisial LSP merujuk kepada Listyo Sigit Prabowo. Sementara itu, dua nama lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Penyidik menduga perkara ini berkaitan dengan penggunaan sistem penyadapan yang tidak mengikuti prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku di lingkungan kepolisian.

Kabareskrim menjelaskan bahwa dugaan perbuatan tersebut berlangsung dalam periode 2025 hingga 2026.

Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan masuknya sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi yang semestinya.

Sistem tersebut berkaitan dengan pengelolaan kegiatan penyadapan yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum.

Jika benar dilakukan tanpa dasar dan prosedur yang sah, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius karena menyangkut hak privasi dan keamanan komunikasi masyarakat maupun pejabat negara.

Diduga Menyadap Nomor Presiden Prabowo

Salah satu fakta yang paling menyita perhatian dalam perkara ini adalah dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim menyebut bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak hanya terbatas pada satu orang. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha juga disebut masuk dalam kelompok pihak yang diduga menjadi target.

Informasi tersebut membuat kasus ini berkembang menjadi persoalan yang lebih luas daripada sekadar dugaan pelanggaran internal kepolisian.

Penyadapan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Dalam negara hukum, tindakan pengawasan komunikasi harus memiliki dasar yang jelas serta mengikuti mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan teknologi penyadapan tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan persoalan serius, terutama apabila menyangkut komunikasi pribadi seseorang.

Apalagi, apabila dugaan penyadapan tersebut benar menyasar kepala negara dan sejumlah pejabat penting, persoalan ini dapat berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap sistem keamanan komunikasi nasional.

Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta berarti yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah.

Kronologi Dugaan Penyadapan Sejak 2025

Berdasarkan penjelasan Kabareskrim Polri, dugaan pelanggaran tersebut bermula pada 2025.

Pada periode tersebut, para tersangka diduga memerintahkan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi sesuai ketentuan.

Nomor-nomor tersebut kemudian diduga menjadi objek penyadapan.

Penyidik menyebut aktivitas tersebut tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Padahal, penggunaan fasilitas penyadapan dalam penegakan hukum harus memiliki dasar dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perkara ini kemudian berkembang ketika ditemukan dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada sekitar Oktober 2026.

Penghapusan data tersebut diduga dilakukan pada komputer yang berkaitan dengan sistem LIMS.

Petugas yang mengetahui dugaan aktivitas tersebut kemudian melaporkannya kepada pihak berwenang.

Laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026. Setelah menerima laporan, Bareskrim melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya.

Dari sinilah perkara tersebut mulai memasuki tahap penanganan yang lebih serius hingga akhirnya tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.

Dugaan Penghapusan Data Elektronik Jadi Perhatian Penyidik

Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik menjadi salah satu bagian penting dalam perkara ini.

Penyidik menduga terdapat perintah untuk menghapus file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.

Penghapusan data elektronik dapat menjadi persoalan hukum apabila dilakukan secara melawan hukum dan bertujuan menghilangkan informasi yang berkaitan dengan suatu perkara.

Dalam penyidikan modern, data digital memiliki peranan penting sebagai alat bukti. Catatan aktivitas sistem, rekaman akses, perangkat komunikasi, hingga dokumen elektronik dapat membantu penyidik menyusun rangkaian peristiwa.

Karena itu, pemeriksaan terhadap perangkat elektronik menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bagaimana sistem tersebut digunakan.

Penyidik perlu mengungkap siapa yang memberikan perintah, siapa yang menjalankan perintah, bagaimana proses penyadapan berlangsung, serta apakah terdapat upaya menghilangkan jejak aktivitas tersebut.

Pembuktian tersebut juga diperlukan untuk mengetahui apakah dugaan perbuatan dilakukan secara bersama-sama atau memiliki pembagian peran tertentu.

Bareskrim Periksa 10 Saksi dan Tiga Ahli

Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli.

Kabareskrim menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa 10 orang saksi serta tiga orang saksi ahli.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengumpulkan keterangan dan memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti elektronik.

Barang bukti yang disebutkan meliputi 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.

Perangkat-perangkat tersebut dapat menjadi sumber informasi untuk menelusuri komunikasi, dokumen, maupun aktivitas yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.

Dalam kasus yang melibatkan teknologi informasi, pemeriksaan forensik digital menjadi tahapan yang penting.

Penyidik perlu memastikan keaslian data, waktu pembuatan dokumen, riwayat akses, serta kemungkinan adanya perubahan atau penghapusan informasi.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat membantu menjelaskan apakah benar terjadi penyadapan tanpa prosedur dan siapa saja yang bertanggung jawab.

Terancam Pasal Berlapis

Dalam pengungkapan perkara ini, Bareskrim menyampaikan bahwa ketiga tersangka dikenakan sejumlah sangkaan pidana.

Salah satunya adalah Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, penyidik juga menyebut Pasal 332 KUHP dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara.

Ketiganya juga dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman pidana yang disebut dapat mencapai delapan tahun penjara.

Penerapan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa penyidik sedang mendalami dugaan perbuatan yang berkaitan dengan penyadapan, akses terhadap sistem elektronik, dan pengelolaan data digital.

Namun, penerapan pasal dalam tahap penyidikan masih merupakan sangkaan yang harus diuji melalui proses peradilan.

Jaksa penuntut umum nantinya harus menilai kelengkapan berkas perkara sebelum menentukan langkah penuntutan. Sementara itu, pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti dan menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana benar-benar terbukti.

Status Hukum Listyo Sigit Menjadi Sorotan

Penetapan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka menjadi salah satu perkembangan paling menarik perhatian dalam kasus ini.

Sebelum namanya terseret perkara tersebut, Listyo dikenal sebagai mantan Kapolri yang pernah memimpin institusi kepolisian nasional.

Posisi dan pengalamannya di lingkungan kepolisian membuat kasus ini mendapat perhatian besar dari masyarakat.

Namun, dalam proses hukum, kedudukan, pangkat, jabatan, maupun latar belakang seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, termasuk hak memberikan keterangan, menghadirkan bukti yang meringankan, serta memperoleh pendampingan hukum.

Di sisi lain, penyidik juga berkewajiban mengusut perkara secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti yang sah.

Masyarakat tentu berharap proses penyidikan tidak berhenti pada pengumuman penetapan tersangka, tetapi mampu menjelaskan secara terperinci bagaimana dugaan penyadapan terjadi dan siapa saja pihak yang memiliki tanggung jawab.

Dampak Kasus terhadap Kepercayaan Publik

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini berpotensi memberikan dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Teknologi penyadapan pada dasarnya dapat digunakan untuk mendukung penegakan hukum. Namun, penggunaannya harus berada dalam pengawasan dan mengikuti aturan yang berlaku.

Apabila kewenangan tersebut digunakan tanpa prosedur yang benar, masyarakat dapat mempertanyakan sejauh mana keamanan komunikasi pribadi mereka terlindungi.

Persoalan ini juga menjadi pengingat penting bahwa teknologi pengawasan harus disertai mekanisme pengendalian yang kuat.

Institusi penegak hukum perlu memastikan bahwa setiap penggunaan teknologi sensitif memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta dokumentasi yang dapat diperiksa.

Selain itu, pengawasan internal dan eksternal diperlukan agar kewenangan yang diberikan kepada aparat tidak disalahgunakan.

Dalam konteks negara demokrasi, perlindungan privasi dan kebebasan masyarakat merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang berkeadilan.

Menunggu Perkembangan Penyidikan

Setelah penetapan tiga tersangka, perhatian publik kini tertuju pada perkembangan penyidikan berikutnya.

Bareskrim perlu mengungkap secara terperinci bagaimana dugaan penyadapan berlangsung, siapa yang memberikan instruksi, serta bagaimana nomor-nomor telepon dapat dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi.

Penyidik juga perlu menjelaskan dugaan penghapusan data elektronik, termasuk apakah terdapat pihak lain yang mengetahui atau terlibat dalam aktivitas tersebut.

Pemeriksaan terhadap saksi dan ahli masih menjadi bagian penting untuk memperkuat konstruksi perkara.

Tidak kalah penting, hasil pemeriksaan forensik digital diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai aktivitas yang terjadi pada sistem penyadapan.

Publik juga menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang diduga menjadi target serta sejauh mana data komunikasi tersebut digunakan.

Apabila seluruh rangkaian pembuktian telah terpenuhi, perkara dapat dilanjutkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Prinsip Praduga Tak Bersalah Harus Dijunjung

Di tengah besarnya perhatian masyarakat, prinsip praduga tak bersalah harus tetap menjadi pegangan.

Status tersangka merupakan bagian dari proses hukum, bukan keputusan akhir yang menyatakan seseorang bersalah.

Karena itu, informasi mengenai perkara ini harus disampaikan secara hati-hati dengan membedakan fakta yang telah diumumkan penyidik dan dugaan yang masih memerlukan pembuktian.

Semua pihak yang terlibat memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil.

Pada saat yang sama, masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai perkembangan penanganan perkara yang menyangkut keamanan komunikasi pejabat negara dan penggunaan teknologi pengawasan.

Kasus yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum dan pengawasan internal institusi negara.

Hasil penyidikan dan proses pengadilan nantinya akan menentukan apakah dugaan penyadapan ilegal tersebut terbukti serta siapa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kesimpulan

Penetapan Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal menjadi perkembangan besar dalam penegakan hukum nasional.

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh, ditambah dugaan penghapusan data elektronik, membuat perkara ini menjadi perhatian serius.

Kini, publik menunggu proses hukum berjalan secara transparan, objektif, dan profesional. Pembuktian di pengadilan akan menjadi penentu akhir atas dugaan yang disampaikan penyidik.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kewenangan penggunaan teknologi penyadapan harus selalu berada dalam koridor hukum dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.