Reshuffle Kabinet Prabowo, 18 Pejabat Dilantik

Wownusantara.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sebanyak 18 pejabat negara dilantik dalam rangkaian pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Pelantikan tersebut mencakup sejumlah menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, Kapolri, Wakapolri, serta pimpinan Ombudsman. Perubahan ini menjadi reshuffle ketujuh sejak pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimulai pada Oktober 2024.

Sejumlah nama lama berpindah ke posisi baru. Di sisi lain, terdapat pula wajah baru yang masuk ke jajaran pemerintahan.

Perubahan paling menonjol terjadi pada posisi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Luar Negeri, Menteri Perindustrian, hingga pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Daftar Menteri Baru dalam Reshuffle Kabinet Prabowo

Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Negara, Presiden Prabowo melantik sejumlah menteri dan wakil menteri untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Pelantikan menteri dan wakil menteri tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026.

Berikut beberapa perubahan utama dalam reshuffle Kabinet Prabowo 1 Oktober 2026.

Bahlil Lahadalia Jadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi

Bahlil Lahadalia mendapatkan posisi baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia juga tetap menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Posisi tersebut memberikan Bahlil tanggung jawab untuk melakukan koordinasi terhadap agenda hilirisasi dan transisi energi pemerintah.

Usai dilantik, Bahlil mengatakan hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo. Ia menyebut koordinasi akan diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah di bidang tersebut.

Dengan jabatan baru itu, Bahlil memiliki tugas koordinasi yang lebih luas dalam agenda hilirisasi sumber daya alam dan transisi energi nasional.

Sugiono Dipindahkan Menjadi Menko PMK

Perubahan berikutnya terjadi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri kini dipercaya menjadi Menko PMK.

Perpindahan tersebut membuat Sugiono berpindah dari sektor diplomasi dan hubungan internasional ke bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Setelah pelantikan, Sugiono menyampaikan bahwa langkah awalnya adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendalami berbagai pekerjaan rumah di Kemenko PMK.

Dudung Abdurachman Jadi Menko Polkam

Presiden Prabowo juga menunjuk Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Dudung menggantikan Djamari Chaniago. Sebelum menjadi Menko Polkam, Dudung menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Setelah dilantik, Dudung mengatakan dirinya akan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian serta lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam.

Ia juga menyampaikan bahwa penguatan keutuhan, persatuan, dan kesatuan negara menjadi bagian dari perhatian dalam menjalankan tugas barunya.

Arrmanatha Nasir Jadi Menteri Luar Negeri

Posisi Menteri Luar Negeri kini ditempati Arrmanatha Christiawan Nasir.

Arrmanatha menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menko PMK. Pengangkatan Arrmanatha sebagai Menlu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2026 yang ditetapkan pada 30 September 2026.

Pergantian ini menjadi salah satu perhatian utama dalam reshuffle karena Kementerian Luar Negeri memiliki peran penting dalam menjalankan diplomasi Indonesia.

Dalam situasi internasional yang terus berubah, Arrmanatha menghadapi tugas untuk melanjutkan kebijakan luar negeri Indonesia serta memperkuat hubungan bilateral dan multilateral.

Sekretariat Negara melaporkan bahwa Arrmanatha menyoroti dinamika global yang semakin kompleks setelah dirinya dilantik.

Sarmuji Resmi Jadi Menteri Perindustrian

Perubahan lainnya terjadi di Kementerian Perindustrian.

Muhammad Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebelum mendapat posisi tersebut, Sarmuji dikenal sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar.

Dengan jabatan barunya, Sarmuji akan memimpin kementerian yang memiliki peran dalam pengembangan sektor industri nasional.

Kementerian Perindustrian antara lain menangani kebijakan dan pengembangan industri manufaktur, peningkatan daya saing industri, serta penguatan struktur industri nasional.

Pergantian ini menjadi bagian dari penataan Kabinet Merah Putih menjelang pemerintahan Prabowo memasuki tahun kedua.

Pergantian Kapolri Juga Jadi Bagian Reshuffle

Selain menteri dan wakil menteri, reshuffle kali ini juga mencakup pergantian pucuk pimpinan Polri.

Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri, sedangkan Komjen Pol Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri.

Keduanya termasuk dalam 18 pejabat yang dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026.

Pergantian Kapolri menjadi salah satu perubahan penting karena institusi kepolisian memiliki posisi strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendapatkan jabatan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Listyo Sigit Beralih Menjadi Kepala Staf Kepresidenan

Setelah tidak lagi menjabat Kapolri, Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Pengangkatan tersebut dilakukan dalam rangkaian pelantikan pejabat negara di Istana Negara.

Selain Listyo Sigit, Presiden Prabowo juga melantik Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Sekretariat Negara menyebut pengangkatan Listyo Sigit dan Dedi Prasetyo didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2026.

Dengan posisi barunya, Listyo Sigit kini menjalankan tugas yang berkaitan dengan koordinasi dan dukungan terhadap kerja Presiden melalui Kantor Staf Kepresidenan.

Dedi Prasetyo Pimpin Badan Reforma Agraria Nasional

Dedi Prasetyo dipercaya sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN.

Dedi sebelumnya merupakan pejabat tinggi Polri. Pengangkatannya menjadi bagian dari perubahan struktur pejabat lembaga negara dalam reshuffle terbaru.

Reforma agraria merupakan salah satu bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dan penataan pertanahan.

Dengan jabatan tersebut, Dedi mendapat mandat untuk memimpin lembaga yang berkaitan dengan agenda reforma agraria nasional.

Lima Wakil Menteri Dilantik

Selain lima posisi menteri yang berubah, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah wakil menteri.

Mereka antara lain:

• Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
• Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
• Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
• Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian.
• Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sekretariat Negara mencatat pelantikan wakil menteri tersebut menjadi bagian dari rangkaian pelantikan Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026.

Untuk sektor pertanian, Saleh Mustafa dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian dalam rangkaian acara yang sama.

Sementara itu, Irwan Meilano mendapat amanah sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Perubahan Juga Terjadi di Lembaga Negara

Reshuffle Kabinet Merah Putih tidak hanya menyentuh kementerian.

Presiden juga melantik sejumlah pejabat untuk mengisi posisi strategis di lembaga negara.

Ariyanto Wibowo dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

Sementara Muhammad Fadil Imran dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Kedua pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 2026.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa rangkaian reshuffle kali ini mencakup cukup banyak sektor pemerintahan, tidak hanya posisi menteri.

Nuzran Joher Jadi Ketua Ombudsman

Pergantian pejabat juga terjadi di Ombudsman Republik Indonesia.

Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia, sedangkan Radian Syam dilantik sebagai anggota Ombudsman.

Keduanya masuk dalam rangkaian 18 pejabat yang dilantik Presiden Prabowo pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Ombudsman memiliki fungsi penting dalam pengawasan pelayanan publik. Karena itu, pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut menjadi bagian lain dari penataan pejabat negara dalam reshuffle terbaru.

Mengapa Reshuffle Kabinet Ini Jadi Perhatian?

Reshuffle 1 Oktober 2026 menjadi perhatian karena dilakukan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Perombakan kali ini merupakan reshuffle ketujuh sejak pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan. Sebanyak 18 pejabat dilantik untuk mengisi sejumlah posisi strategis.

Dari sisi struktur, perubahan tersebut mencakup bidang ekonomi, hilirisasi, energi, pembangunan manusia, politik dan keamanan, industri, diplomasi, pertanian, kelautan, pertanahan hingga pelayanan publik.

Sejumlah pejabat juga mengalami perpindahan posisi, seperti Sugiono yang berpindah dari Menteri Luar Negeri menjadi Menko PMK serta Listyo Sigit yang berpindah dari Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Fokus Kerja Pejabat Baru Setelah Reshuffle

Setelah pelantikan, tantangan berikutnya adalah pelaksanaan tugas pada posisi masing-masing.

Bahlil menyatakan akan fokus mempercepat agenda hilirisasi dan transisi energi. Menurutnya, koordinasi menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah.

Sugiono juga menyatakan akan segera melakukan koordinasi untuk mendalami berbagai pekerjaan rumah di Kemenko PMK.

Sementara Dudung mengatakan akan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga-lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam.

Di bidang luar negeri, Arrmanatha Nasir menghadapi agenda diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Sedangkan Sarmuji akan menjalankan tugas sebagai Menteri Perindustrian dengan tanggung jawab terhadap pengembangan sektor industri nasional.

Daftar 18 Pejabat yang Dilantik

Berikut daftar pejabat yang dilantik dalam rangkaian reshuffle Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026:

1. Bahlil Lahadalia — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
2. Sugiono — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Dudung Abdurachman — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
4. Arrmanatha Christiawan Nasir — Menteri Luar Negeri.
5. Muhammad Sarmuji — Menteri Perindustrian.
6. Drajad Hari Wibowo — Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
7. Nurkholisoh Ibnu Aman — Wakil Menteri Keuangan.
8. Luky Alfirman — Wakil Menteri Keuangan.
9. Muhammad Saleh Mustafa — Wakil Menteri Pertanian.
10. Irwan Meilano — Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
11. Listyo Sigit Prabowo — Kepala Staf Kepresidenan.
12. Dedi Prasetyo — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
13. Ariyanto Wibowo — Wakil Kepala BPKP.
14. Muhammad Fadil Imran — Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
15. Nuzran Joher — Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
16. Radian Syam — Anggota Ombudsman Republik Indonesia.
17. Suyudi Ario Seto — Kapolri.
18. Wahyu Hadiningrat — Wakapolri.

Reshuffle Kabinet Prabowo dan Arah Pemerintahan ke Depan

Perombakan Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026 membawa sejumlah perubahan pada posisi strategis pemerintahan.

Pergantian tersebut mencakup posisi menteri koordinator, menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, hingga jajaran pimpinan Polri dan Ombudsman.

Bahlil mendapat mandat untuk mengoordinasikan hilirisasi dan transisi energi. Sugiono berpindah ke Kemenko PMK. Dudung dipercaya menjadi Menko Polkam. Arrmanatha Nasir menjadi Menteri Luar Negeri, sedangkan Sarmuji memimpin Kementerian Perindustrian.

Di sektor keamanan, Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri dan Listyo Sigit Prabowo mendapat tugas baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Rangkaian perubahan tersebut menunjukkan bahwa struktur pemerintahan Prabowo terus mengalami penyesuaian selama periode 2024-2029.

Tahap berikutnya adalah melihat pelaksanaan mandat masing-masing pejabat baru serta bagaimana perubahan struktur tersebut diterjemahkan menjadi program dan kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, reshuffle Kabinet Prabowo 1 Oktober 2026 bukan hanya berkaitan dengan pergantian nama dalam struktur pemerintahan, tetapi juga menjadi momentum bagi para pejabat baru untuk menjalankan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing.