Danantara Audit 750 BUMN Merugi, Dugaan Korupsi Bakal Diserahkan ke KPK

Wownusantara.com, Jakarta – Danantara Indonesia memastikan akan mengaudit keuangan 750 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan ditutup pemerintah. Audit tersebut dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan perusahaan pelat merah yang selama ini merugi.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan rencana audit tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Dony, pemerintah tidak akan melindungi siapa pun apabila dalam proses audit ditemukan dugaan tindak pidana korupsi.

“Itu dibahas juga, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. KPK juga menyampaikan, selama itu niat kita baik menghindari kerugian yang lebih dalam dan lebih panjang lagi, dan itu boleh dilakukan. Tetapi tadi tidak menghilangkan seluruh tindakan jahat yang jika ada mens rea-nya,” ujar Dony.

Ia menegaskan bahwa penutupan perusahaan bukan berarti menghapus tanggung jawab hukum para pejabat yang pernah mengelolanya.

“Jadi nanti dibilang lagi, ‘ini tutup, terus dulu mereka nyolong gimana?’ Ya enggak ada bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya,” tegasnya.

Hasil audit nantinya akan diserahkan kepada KPK apabila ditemukan indikasi penyimpangan ataupun tindak pidana korupsi dalam tata kelola keuangan perusahaan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola BUMN sekaligus memastikan setiap kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi dapat diproses secara hukum.

Selain menelusuri dugaan penyimpangan, audit juga menjadi dasar dalam proses restrukturisasi perusahaan negara agar aset-aset strategis dapat dikelola lebih efektif dan memberikan manfaat bagi negara.

Program penutupan 750 BUMN merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas perusahaan negara yang dinilai tidak produktif, sehingga beban anggaran dan birokrasi dapat ditekan secara signifikan.(mak)